“Peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas bagi siswa disabilitas, serta pemerataan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, penyediaan lahan TPU baru di Seberang Ulu, perbaikan ruas jalan vital, serta optimalisasi dana CSR perusahaan besar seperti Pertamina dan PT Kereta Api Indonesia agar tepat sasaran.
Juru Bicara Dapil II Kota Palembang, Hj. Zaitun, menyebut pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan menjadi keluhan utama masyarakat.
“Penanganan banjir, pemasangan lampu jalan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan harus diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang agar realisasi program berjalan maksimal.
Sementara itu, Juru Bicara Dapil III (OKI dan OI), Made Indrawan, mengusulkan pembangunan sport center di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya, asrama siswa kurang mampu di SMA Negeri Lempuing Jaya, pembangunan pagar SMK Negeri 1 Kayuagung, hingga perbaikan jalan provinsi dari Desa Talang Pangeran ke Desa Kapal yang rusak berat.
“Kami juga mendorong peningkatan status sejumlah ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi,” tegasnya.
