Selain memastikan badan usaha memenuhi kewajiban regulasi, keberhasilan ini juga berdampak positif terhadap perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di Kabupaten OKI.
Dengan terdaftarnya ratusan paket pekerjaan konstruksi dalam program BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja kini memiliki kepastian perlindungan jaminan sosial apabila terjadi risiko kerja.
Agung menambahkan, prestasi tersebut juga menunjukkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara merupakan instrumen penting dalam mendukung tertib administrasi, transparansi proyek pemerintah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah.
“Kami akan terus berkomitmen menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menjaga integritas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten OKI,” pungkas dia. (budi)
