“Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kami akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung aman, tertib, tepat sasaran, serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Eko Rubiyanto.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, TNI, Pertamina, serta seluruh instansi terkait agar penyaluran energi tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pengawasan yang ketat, distribusi yang tepat sasaran, penjualan yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mendukung stabilitas ekonomi di Kabupaten OKI maupun Provinsi Sumatera Selatan. (budi)
