Yaitu, lanjut Alek, bahwa pembangunan hutan kota dan SMKN 3 Kayuagung adalah untuk kepentingan umum serta sebagai ruang terbuka hijau dan prasarana pendidikan.
“Sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf I dan p, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, jo pasal 123 lampiran UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang,” terang Alek.
“Dan juga, bahwa menurut majelis hakim, surat wasiat tidak cukup menjadi alasan suatu hak. Namun harus didukung dengan alas hak yang lain sebagai bukti kepemilikan,” pungkas Alek. (budi)
