Askolani menambahkan kalau soal Money politik pihaknya terlebih dahulu melaporkan ke Bawaslu.”Tapi sayang sulit untuk membuktikannya, karena yang terima biasanya tidak mau jadi saksi,”ungkapnya.
Lebih lanjut Askolani menerangkan gugatan MK itu hanya menyidangkan perselisihan hasil perolehan suara.”Hanya itu, kalau money politik itu tempatnya Bawaslu,”tegasnya.
Pastinya pihaknya optimis gugatan uang dilayangkan oleh Paslon no 02 ke MK akan di tolak.”Iya optimis (ditolak),’bebernya.
Kuasa Hukum ASTA 01 Advokat Dodi IK didampingi Advokat Antoni Yuzar, Adv. Amirul, Adv. Ida Apriyani, Adv. Hamka Ferynando, Adv. Debby dan Adv. Andika
“Ya Hari ini dijadwalkan Jam 19:00 WIB digelar sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, dengan Majelis Hakim Panel 1, agenda pembacaan gugatan permohonan pemohon, dan ditanggal 17 Januari agenda sidang pemeriksaan penyampaian jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan alat bukti, dan ditanggal 5 Februari di rencana kan Rapat Permusyawaratan Hakim dan di tanggal 11 Februari pembacaan putusan/ketetapan, In Syaa Allah di sidang pembacaan putusan/ketetapan nanti kami yakin dan percaya bahwa majelis hakim akan memutus bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili gugatan permohonan pemohon, sehingga tidak lanjut ke tahapan sidang pemeriksaan lanjutan. Perkara di MK hanya menyidangkan Perselisihan Hasil Perolehan Suara itupun harus memenuhi syarat formil, untuk case Banyuasin maksimal selisih suara 1 persen, sedangkan hasil penetapan KPUD Banyuasin selisih suara 20 persen lebih. , untuk gugatan permohonan pemohon yang menyampaikan TSM itu kewenangan Bawaslu bukan kompetensi MK”. Ungkap Dodi ketua tim ASTA.
