“Masalah PT. Melania ini, insya Allah dalam waktu dekat akan kami panggil kembali. Sampai hari ini, belum ada kejelasan terkait seluruh permasalahan yang dilaporkan masyarakat,” ujarnya, Selasa (25/2/25).
Ia juga menegaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian persoalan ini tetap berpatokan pada HGU lama. Jika hasil pengukuran ulang oleh BPN menunjukkan adanya kelebihan lahan yang tidak sesuai dengan HGU yang berlaku, maka harus ada tindak lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Jika memang ada kelebihan dari HGU yang ada, maka itu harus diproses secara hukum dan mungkin akan dikembalikan ke rakyat. Ada aturan yang mengatur soal itu,” tambahnya.
