“Pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian hukum. Jangan sampai aset publik yang seharusnya menjadi milik daerah justru terdaftar atas nama pihak tertentu dengan status Hak Milik. Hal ini bisa berimplikasi pada hilangnya aset strategis pemerintah,” tegas perwakilan Publik Pemerhati Aset.
Publik juga menilai langkah klarifikasi dan verifikasi dari instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemkab, sangat mendesak dilakukan untuk menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait status aset daerah dianggap penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.(Mahfud/team)
