“Kami menemukan adanya sejumlah pekerjaan fisik desa yang perlu diklarifikasi karena terindikasi tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dan besaran anggaran yang digunakan,” ujar Ismail Abdullah, Rabu (22/10/2025).
Ismail menegaskan, pihaknya tidak menuduh, namun meminta adanya audit dan transparansi agar masyarakat mengetahui dengan jelas penggunaan dana publik tersebut.
“Kami hanya meminta agar penggunaan Dana Desa bisa diaudit secara terbuka. Jika tidak ada masalah, tentu semua pihak akan merasa tenang. Tapi jika ada penyimpangan, itu harus diproses sesuai aturan hukum,” tegasnya.
Dalam laporan tersebut, LSM juga menyoroti kegiatan pembangunan parit dan jalan desa yang dinilai perlu ditinjau ulang. Selain itu, disebutkan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengelolaan proyek yang seharusnya menjadi kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.
