“Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat transparansi dana desa. Tapi di lapangan, kami melihat masih ada indikasi penggunaan dana yang belum sepenuhnya terbuka,” tambah Ismail.
Laporan LSM-NE ini turut ditembuskan kepada Ketua KPK RI, Kapolri, Kejaksaan Agung RI, Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel, Bupati Banyuasin, Ketua DPRD Banyuasin, serta Kejaksaan Negeri Banyuasin.
Ismail berharap aparat pengawasan dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Harapan kami sederhana, audit dilakukan secara terbuka dan jangan ada yang ditutupi. Semua demi kejujuran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” pungkasnya. (taufik)
