Ia menambahkan bahwa aksi tersebut merupakan refleksi nyata dari kebutuhan masyarakat akan kepastian kebijakan publik.
“Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan. Pemerintah harus mempercepat kehadiran regulasi agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi dan kecurigaan publik,” tutupnya.(mahfud)
Kegiatan audiensi berlangsung lancar, produktif, dan menjadi pijakan penting bagi penguatan sinergi antara Lapas Tanjung…
Adapun Peran dari Tersangka DS yaitu: Bersama sama dengan tersangka WAF dan IH selaku perantara…
Kemenag OKI dan Pontren Bait Al-Qur’an menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan dukungan penuh terhadap…
Atau Ketiga : Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Sementara itu bupati OKI H. Muchendi Mahzareki. SE. M.Si mengucap syukur pemerintah daerah berhasil mempasilitasi,…
Kegiatan ditutup dengan diskusi teknis terkait mekanisme layanan klinik hukum, penyusunan agenda penyuluhan, serta rencana…
