Pelantikan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab OKI dalam menata status kepegawaian Non-ASN sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku. Jelas, Ari. (budi)
Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu di awal tahun 2026, Muchendi juga memberikan perhatian…
“Warga jangan menunggu sakit parah. Jika ada keluhan, segera datang ke pos kesehatan,” kata Muchendi….
“Bantuan yang disalurkan saat ini tentu belum mencukupi seluruh kebutuhan. Selain itu terdapat mekanisme yang…
Muchendi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menuntaskan permasalahan pembangunan. . “Tahun 2025 sudah…
Dan respon Pemerintah kabupaten OKI baru hari senin, (12/1/2025) baru mulai merespon musibah banjir di…
Menurutnya, pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan antara pegawai negeri sipil, PPPK penuh waktu, maupun PPPK…
