“Pemerintahan tidak boleh berhenti. Semua kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Hudaya.
Pernyataan itu menjadi penegasan sikap pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas administrasi di tengah sorotan publik.
Sejak Kamis malam, penyidik KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai dua Gedung Bupati Bekasi. Segel berlogo lembaga antirasuah tampak terpasang di dua pintu masuk ruangan tersebut.
Penyegelan ini menjadi simbol kuat bahwa penindakan KPK telah menyentuh pusat kekuasaan daerah.
Namun, bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, pesan yang ingin disampaikan adalah satu: proses hukum berjalan, tetapi pelayanan publik tidak boleh ikut terhenti.
Di tengah ketidakpastian status hukum kepala daerah, pernyataan Wakil Bupati dan jajaran sekretariat daerah menunjukkan upaya menjaga kesinambungan pemerintahan sembari menunggu langkah lanjutan KPK yang akan menentukan arah krisis politik di Kabupaten Bekasi.(Rani M)
