“Saya kemarin sudah ke BKPSDM, tapi dari sana juga belum ada laporan open bidding kemarin. Jadi saya belum menerima sama sekali,” ujarnya.
Ia menyebut, sebelumnya beredar informasi bahwa proses pelantikan tinggal menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, belum ada kepastian apakah persetujuan tersebut sudah terbit atau masih tertahan.
“Informasi terakhir kan tinggal menunggu pelantikan. Surat permintaan persetujuan ke Pemprov Jabar katanya sudah masuk. Tapi hari ini masih terganjal. Saya juga belum tahu, entah dari Jawa Barat atau dari kita,” kata Asep.
Asep menegaskan belum bisa mengambil keputusan lanjutan selama belum menerima dokumen resmi hasil seleksi. Ia menyatakan akan melakukan konsultasi setelah laporan tersebut berada di tangannya.
“Kalau nanti sudah sampai ke saya, baru saya komunikasikan lagi dengan dinas terkait, termasuk BKPSDM. Karena sampai sekarang saya belum menerima apa-apa,” ujarnya.
Meski delapan jabatan masih kosong, Asep memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pada 2026. Untuk sementara, posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas dari pejabat yang relevan.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Sekarang masih diisi dengan Plt-Plt. Kemarin juga kita isi lagi dengan sekretaris dinas yang memang sudah membidangi,” kata dia.
