Ia meminta seluruh satker dan Polres jajaran melakukan evaluasi objektif terhadap capaian pembangunan Zona Integritas serta menyiapkan langkah perbaikan yang terukur.
“Zona Integritas adalah indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Setiap satuan kerja harus memastikan implementasinya berjalan nyata, bukan hanya pada dokumen, tetapi dalam praktik pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kombes Pol Budi Suryanto.
Kegiatan evaluasi ini turut mendapat penguatan dari Ombudsman Republik Indonesia yang hadir memberikan perspektif eksternal mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keterlibatan Ombudsman mencerminkan keterbukaan Polda Sumsel terhadap pengawasan eksternal serta komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Paparan materi dari narasumber juga memberikan panduan teknis percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
