Analisis dan evaluasi yang melibatkan seluruh Kapolres jajaran ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan publik yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel.
Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga mendukung stabilitas daerah melalui tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses berkelanjutan dalam membangun Polri yang presisi.
“Reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan Zona Integritas di seluruh satuan kerja, Polda Sumsel berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan terpercaya,” ujarnya. (budi)
