“Janji kampanyenya Bupati–Wakil Bupati adalah bantuan PKM Rp25 juta/KK. Namun sudah delapan bulan pemerintahan berjalan, justru muncul wacana baru Rp800 KK. Masyarakat sudah menunggu langkah konkret. Mereka mulai muak dibohongi oleh elit-elit berkepentingan,” tegas Aidil di hadapan peserta aksi.
Sementara itu, Aktivis Sosial Muba Megat Alang menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam memegang komitmen politik.
“Janji adalah utang. Masyarakat meminta langkah nyata yang komprehensif, bukan sekadar wacana. Pemerintah harus lebih responsif terhadap kondisi masyarakat rentan saat ini,” ujarnya.
Aspirasi massa kemudian diterima oleh Kepala Dinas Sosial Muba, Deny, SH., M.Si. Dalam keterangannya, Deny menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menyusun regulasi PKM sebagai bagian dari pengaturan teknis penyaluran bantuan.
