Ia menambahkan bahwa aksi tersebut merupakan refleksi nyata dari kebutuhan masyarakat akan kepastian kebijakan publik.
“Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan. Pemerintah harus mempercepat kehadiran regulasi agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi dan kecurigaan publik,” tutupnya.(mahfud)
PKM Rp.25juta/KK Sudah ditunggu, Aktivis Desak Segera Realisasi, Ingat Janji Kampanye !!!
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Dan belakangan berkembang isu jika pemilik modal BBM Ilegal milik FZ itu adalah sapri, padahal…
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir melalui jajaran terkait terus mengikuti perkembangan penanganan perkara…
Hingga berita ini dirilis, polisi masih memburu P dan N. Motif dugaan pembakaran lahan seluas…
Laporan Hamass di terima oleh Wahyu D, Banit 5 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia…
PN Kayuagung Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi KUR BRI Pampangan Dinyatakan Sah
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, penyidikan perkara dugaan korupsi KUR BRI Unit Pampangan tahun 2023–2024…
Ia mengaku merasa dirugikan oleh ucapan dan perlakuan yang dialaminya dalam peristiwa tersebut. Kimsan memilih…