Menurut sejumlah pengamat administrasi publik, polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian secara menyeluruh, bukan justru memunculkan opini yang berpotensi menghakimi pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.
“Pengawasan terhadap warga negara asing memang penting, namun seluruh prosesnya harus tetap mengacu pada aturan hukum, data administrasi, dan fakta objektif,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
Selain itu, beberapa kalangan juga mengingatkan bahwa konflik internal perusahaan ataupun persoalan korporasi tidak selalu dapat langsung dikaitkan dengan pelanggaran keimigrasian sebelum dilakukan pemeriksaan mendalam oleh instansi terkait.
Masyarakat diminta untuk tetap menghormati proses administrasi dan hukum yang sedang berjalan serta memberikan ruang kepada pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk melakukan evaluasi sesuai kewenangan yang dimiliki.
