”Kecamatan Kelekar ini memiliki potensi wilayah yang besar, namun tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh desa mendapatkan akses pelayanan yang setara. Kami di Komisi I meminta pihak kecamatan untuk terus memetakan kebutuhan mendasar warga, terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ungkap Chairul.
Politisi sekaligus praktisi hukum senior ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan di tingkat desa demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
”Aparatur kecamatan harus berperan aktif sebagai pembina dan pengawas bagi pemerintah desa. Kita tidak ingin mendengar ada program desa yang mandek karena kendala administratif atau miskomunikasi. Sinergi yang bersih dan akuntabel adalah harga mati agar pembangunan di Kelekar ini bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” tegas legislator senior Sumsel tersebut. (hms/ADV).