Ia menegaskan, pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan kondisi tanah, tata ruang, status kawasan, serta kelestarian lingkungan. Kawasan hutan lindung, gambut yang perlu dilindungi, dan kawasan konservasi tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
“Masukan saya kepada Bapak Gubernur Sumsel dan para bupati, coba evaluasi anggaran penanganan karhutla yang setiap tahun harus dikeluarkan. Jika anggarannya mencapai ratusan miliar rupiah, mengapa tidak dipikirkan juga untuk program pencegahan jangka panjang, termasuk menjadikan lahan yang memang boleh dimanfaatkan sebagai lahan produktif?” tegasnya.
Pemerintah Dinilai Punya Sumber Daya untuk Bergerak
Azmi berpandangan, pemerintah memiliki sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat, mulai dari dukungan anggaran, peralatan, tenaga teknis, hingga kewenangan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu menyusun program konkret sebelum musim kemarau tiba.
Menurutnya, masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampak karhutla, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari, ancaman terhadap kesehatan akibat asap, hingga potensi kerugian ekonomi.
