Pelaksanaan penyitaan turut melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI serta mendapat pengamanan dari Tim Intelijen Kejari OKI. Proses berlangsung aman dan tertib tanpa adanya perlawanan dari pihak mana pun.
Selanjutnya, aset yang telah disita akan melalui tahapan penilaian, pemenuhan administrasi pertanahan, serta pemeriksaan kepastian status hukumnya sebagai bagian dari persiapan proses pelelangan.
“Apabila nilai aset yang disita belum mencukupi kewajiban uang pengganti, penelusuran terhadap harta benda lainnya milik terpidana tetap dapat dilakukan sesuai prosedur hukum,” jelasnya.
Agung menegaskan, Kejari OKI tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga memastikan pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme eksekusi yang telah diatur dalam perundang-undangan.(budi)
