“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” ujar Muchendi.
Ia menjelaskan, pembiayaan sertifikasi halal bagi 1.000 UMK tersebut tidak bersumber dari APBD, melainkan akan difasilitasi melalui sejumlah lembaga KUD di Kabupaten OKI. Pemkab OKI juga mendorong perusahaan untuk turut berpartisipasi melalui dukungan pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Muchendi, keterlibatan berbagai stakeholder tersebut merupakan bentuk solidaritas, kepedulian, dan partisipasi berbagai pihak dalam membangun perekonomian daerah.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” katanya.
Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang memberikan perhatian terhadap pelaku UMK melalui fasilitasi sertifikasi halal. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus membantu usaha kecil meningkatkan daya saing.
