Tak Membayar Uang Komite, Diduga SMA Negeri 18 Palembang Ancam Siswa Tak Bisa Ikut Ujian

banner"400x100"title"400x100"

Berdasarkan keterangan dari seorang alumni siswa SMA Negeri 18 palembang tersebut, kepada awak media RG mengatakan ini sebagai contoh saja kak kartu bayaran nya, “aslinya berbeda beda sesuai pekerjaan orang tua, paling kecil itu Rp.150.000 dan harus berdasarkan anak yatim/janda biar diberikan keringanan, aslinya standar persiswa Rp.250.000 sampai Rp.200.000 dan uang pembangunan capai Rp. 2.000.000/murid, kalau mau dapat kartu ujian, harus bayar komite dulu kak sampai bulan yang lah di tentukan, seperti harus bayar dari bulan juni hingga Desember harus lunas, kalaupun belum harus bikin surat perjanjian sama waka kesiswaan bapak erdy, pernah juga siswa lagi ujian akhir semester pak erdy umum in dari TU untuk pengawas keluarin siswa yang belum lunasi bayaran untuk diarahkan ke ruang TU buat surat perjanjian akan melunasi baru boleh ikut ujian,” Kata RG.

Selain itu RG juga menambahkan bahwa oknum kepala sekolah sma negeri 18 palembang diduga memiliki wanita simpanan berinisial EK yang merupakan oknum PPPK disekolah, oknum ini tersebut merupakan sosok kepercayaan nya, untuk menjalankan bisnis PPDB, tidak hanya EK, ED juga. Bukan saya saja kak yang mengetahui bahkan ada beberapa oknum guru disekolah tahu permasalahan dugaan ini juga,” Bebernya.

Baca Juga :  Polemik Biaya Kuliah Tinggi Mahasiswa Menjerit