“Penguatan integritas sangat penting bagi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa wakil gubernur dan pimpinan DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Fitroh, penguatan integritas penyelenggara negara menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Melalui PAKU Integritas, KPK mendorong para pemangku kepentingan di daerah untuk menjadi motor penggerak pencegahan korupsi melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi di masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengatakan data penindakan KPK perlu menjadi bahan refleksi bersama agar praktik korupsi tidak terus berulang.
