Karena itu, Menko Djamari meminta gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah rawan karhutla segera meningkatkan kesiapsiagaan melalui aktivasi posko siaga, patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, serta kesiapan personel dan peralatan.
“Jangan menunggu api membesar. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Menko Polkam turut mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok tani, relawan, hingga media massa untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dengan melaporkan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, satu titik api yang terlambat ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran besar pada musim kemarau kering.
Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan angka karhutla secara nasional menunjukkan Indonesia terus belajar memperbaiki tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun.
Ia menjelaskan, pada masa El Nino tahun 2015, luas lahan terbakar mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Empat tahun kemudian, pada 2019, angka tersebut turun menjadi 1,6 juta hektare. Pada 2023 kembali turun menjadi 1,1 juta hektare. Sementara pada 2024 luas karhutla yang mencapai sekitar 376 ribu hektare berhasil ditekan menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.
Penurunan tersebut, menurut Raja Juli terjadi karena koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik di bawah arahan Presiden dan Menko Polkam. Ia menilai apel kesiapsiagaan yang digelar menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam penanganan karhutla.
