Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik di sektor peternakan dan ketahanan pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Komisi II meninjau langsung fasilitas RPH, proses pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah pemotongan, serta sistem pendistribusian daging agar tetap memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan (ASUH).
Lebih lanjut ia mengatakan, hasil monitoring ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, khususnya yang berkaitan dengan sektor peternakan, kesehatan hewan, dan ketahanan pangan.
