Sesuai aturan, Pemerintah Desa Baturaja EPD bersama BPD wajib segera menindaklanjuti dengan empat langkah. Pertama, melakukan verifikasi dan validasi lapangan bersama RT/RW, Pendamping PKH, dan BPD. Kedua, menggelar Musyawarah Desa Khusus untuk membahas hasil verval sebagai dasar usulan coret-tambah ke Dinsos Muara Enim. Ketiga, menempelkan daftar penerima di papan informasi desa dan grup warga. Keempat, membuka ruang pengaduan yang wajib diteruskan ke dinas terkait.
Jika pemerintah desa belum menindaklanjuti, warga dapat menyalurkan pengaduan melalui beberapa jalur resmi. Di antaranya BPD Desa Baturaja EPD, Dinsos Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Call Center Kemensos 171, LAPOR 1708, hingga aplikasi Cek Bansos untuk usulan dan sanggahan secara online.
Warga berharap pemerintah desa segera merespons aspirasi tersebut agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh yang berhak. “Kami meminta Pemerintah Desa Baturaja EPD segera melaksanakan Verifikasi dan Validasi data DTKS serta Musyawarah Desa Penetapan Penerima Bansos sesuai Permensos No. 3 Tahun 2021 agar penyaluran tepat sasaran, adil dan transparan,” ujar salah seorang warga. (ril)
