Febriasyah mengatakan, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas secara cermat. Setiap program dan kegiatan yang masuk dalam APBD harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal yang ada, tentu kita harus menentukan prioritas. Anggaran harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
DPRD OKI juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak dan retribusi daerah dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Namun, upaya tersebut, kata Febriasyah, tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha.
Pemkab Pastikan Belanja Fokus Prioritas
Sementara itu, Bupati OKI H. Muchendi mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
