“Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mendorong keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi II, Ishak Mekki, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa Reforma Agraria menjadi kunci dalam upaya pemutusan rantai kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial.
“Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan Bansos. Kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan akses legal. Dan akses legal yang paling vital adalah terhadap tanah,” tegasnya.
Ishak juga menekankan pentingnya implementasi Satu Data Indonesia di sektor pertanahan, yang dimulai dari pemetaan wilayah secara detail oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk kejelasan luas dan status tanah di OKI.
Integrasi data tersebut dinilai akan mempermudah deteksi konflik agraria yang selama ini kerap berlarut. Ia juga mengingatkan bahwa sertifikat tanah memiliki fungsi penting sebagai aset ekonomi yang dapat menjadi akses permodalan melalui lembaga keuangan formal.
