“Ada kewenangan yang memang berada di tingkat pusat. APBN adalah kewenangan Presiden dan pemerintah pusat. Namun aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini akan kita perjuangkan bersama-sama,” tegas.
Andie di tengah dialog dengan peserta aksi. Sebagai bentuk keseriusan DPRD Sumsel dalam mengawal tuntutan mahasiswa, Andie bahkan menawarkan agar perwakilan mahasiswa turut dilibatkan secara langsung dalam penyampaian aspirasi ke Jakarta.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar suara mahasiswa dapat didengar secara langsung oleh pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Untuk memastikan aspirasi ini benar-benar tersampaikan, saya minta ada perwakilan mahasiswa yang ikut. Nanti perwakilan mahasiswa akan kita bawa untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Jakarta,” ujarnya yang disambut antusias peserta aksi.
Selain menyoroti persoalan kenaikan BBM, mahasiswa juga menyuarakan berbagai isu nasional lainnya, termasuk pemberantasan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Andie menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
DPRD Sumsel, kata dia, mendukung proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.
