HUKUM  

UU Perampasan Aset di Sahkan Setelah 18 tahun Tertunda

Komisi III DPR melaporkan, anggota dewan menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) selama pembahasan, termasuk 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

UU ini juga mengatur pembentukan badan pengelola aset yang profesional dan akuntabel untuk mengelola aset sitaan dan rampasan.

Pendukung menyebut UU ini akan memperkuat upaya pemulihan aset Indonesia dan mengembalikan dana curian ke negara untuk pembangunan, pendidikan, dan layanan publik.

Namun, pakar hukum memperingatkan, implementasi akan menjadi ujian sebenarnya.
Mereka menunjuk tiga risiko utama: integritas aparat penegak hukum, transparansi dalam pengelolaan aset, dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Tanpa pengamanan yang kuat, mereka berpendapat, UU ini bisa disalahgunakan sebagai alat baru untuk penyalahgunaan wewenang.
Untuk saat ini, pengesahan UU ini dipandang sebagai sinyal politik bahwa Indonesia bergerak dari sistem yang fokus menghukum individu, menuju sistem yang fokus memulihkan kekayaan yang dicuri.
Pemerintah kini harus menerbitkan peraturan pelaksana dan membentuk badan pengelola aset sebelum UU ini dapat diberlakukan sepenuhnya.(Edison/Rani)

Baca Juga :  Kejari OKI Musnahkan Barang Bukti 159 Perkara Tipidum Yang Sudah Inkracht