HUKUM  

UU Perampasan Aset di Sahkan Setelah 18 tahun Tertunda

Sebelumnya, pengadilan Indonesia lebih fokus memenjarakan pelaku. Aset sering kali tidak tersentuh, dialihkan ke kerabat, disamarkan lewat perusahaan cangkang, atau dipindahkan ke luar negeri.

Kritik menyebut, sistem lama memungkinkan pejabat korup menjalani hukuman penjara sambil tetap mempertahankan kekayaan haramnya untuk digunakan setelah bebas.

UU baru ini mengubah persamaan tersebut.

UU ini memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, yang memungkinkan negara menyita aset jika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dipidana.

UU ini juga memperluas cakupan perampasan, tidak hanya korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi yang merugikan masyarakat.
Yang penting, perampasan aset tidak menggantikan hukuman pidana. Pelaku tetap bisa dipenjara, dan hartanya tetap bisa dirampas pada saat yang sama.

Baca Juga :  Eks Kepala Bea Cukai Marunda Dedi Congor Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi, Penyidik Polri Lengkapi Berkas Perkara