Jakarta, Sumsel9.com — Parlemen Indonesia pada Kamis mengesahkan UU Perampasan Aset yang telah lama dinanti, mengakhiri kebuntuan legislatif selama 18 tahun dan menandai perubahan besar dalam cara negara ini menangani korupsi.
RUU yang secara resmi bernama UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Undang-undang ini pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Pembahasannya mandek selama hampir dua dekade di tengah resistensi politik dan kekhawatiran soal due process.
Berdasarkan UU baru ini, negara kini dapat menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meskipun pemiliknya belum divonis bersalah.







