HUKUM  

Soroti Dugaan Penyimpangan SID Cetak Sawah Rp26,9 Miliar, HAMASS Desak Kejati Sumsel Bertindak

Kedua, mendesak Kejati Sumsel segera membentuk tim khusus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran SID tersebut.

Ketiga, meminta Aspidsus Kejati Sumsel memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut, mulai dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, PA, KPA, PPK, PPTK, hingga konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan.

Keempat, meminta Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI turut mengawasi kinerja Kajati Sumsel beserta jajarannya dalam menindaklanjuti laporan dugaan KKN tersebut.

Kelima, HAMASS menyerukan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.
Melalui aksi tersebut, HAMASS berharap Kejati Sumsel segera menindaklanjuti aspirasi dan dugaan temuan yang disampaikan dengan melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

HAMASS menegaskan bahwa pengusutan perkara ini penting agar program cetak sawah benar-benar berjalan sesuai tujuan, tidak merugikan petani, serta anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, massa aksi HAMASS di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH mengatakan terima kasih kepada HAMASS yang telah melakukan aksi damai di Kejati Sumsel.

Terkait apa yang di sampaikan hari ini ke Kejati Sumsel mengenai dugaan KKN di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Masalah Survey Investigasi Desain (SID) akan kami sampaikan ke Pimpinan dan nantinya pimpinan akan mendesposisikannya kemana,”Pungkasnya. (ril)

Baca Juga :  Kasus Kredit Macet Bank BUMN, Kejati Sumsel Sita Uang Rp 506 Miliar