HUKUM  

Soroti Dugaan Penyimpangan SID Cetak Sawah Rp26,9 Miliar, HAMASS Desak Kejati Sumsel Bertindak

Bahkan, berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan pada awal November 2025 sebagaimana disampaikan dalam materi aksi, lokasi tersebut diduga merupakan rawa dalam dengan genangan air mencapai sekitar dua meter.

Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Konstruksi yang disebut baru mencapai 40 persen mengalami hambatan akibat kondisi cuaca dan tingginya curah hujan. Pihak penyedia bahkan dikabarkan harus menambah alat berat untuk mempercepat pengerjaan.

Belum lagi di daerah-daerah lain yg diduga juga banyak mengalami kendala dalam realisasinya dilapangan.

Menurut HAMASS, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap kualitas perencanaan SID. Pasalnya, kegiatan SID merupakan tahapan awal yang seharusnya dilakukan secara komprehensif untuk memastikan kelayakan lokasi sebelum program cetak sawah dilaksanakan.

HAMASS menduga dokumen hasil SID belum melalui proses verifikasi dan evaluasi secara maksimal oleh pihak terkait, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan sampai program yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan justru menjadi persoalan baru akibat perencanaan yang tidak matang. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan,” tegas HAMASS dalam tuntutan aksinya.

HAMASS menyampaikan lima tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sbb ;

Pertama, meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan KKN pada kegiatan anggaran SID atau Survei Investigasi Desain (SID) Ekstensifikasi Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26,936 miliar.

Baca Juga :  Tingkatkan Pelayanan Pembinaan Keagaman, Lapas Kayuagung Lakukan PKS Bersama Kemenag OKI dan Pontren Bait Al-Qur’an