Palembang, Sumsel9.com – Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026). Dalam aksi tersebut, HAMASS mendesak Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan kegiatan Survei Investigasi Desain (SID) program ekstensifikasi cetak sawah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp26.936.000.000.
Koordinator Aksi HAMASS, Rahmat Hidayat, SE, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan.
Menurut HAMASS, program cetak sawah seharusnya menjadi salah satu upaya meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Namun, pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksinkronan antara dokumen SID dengan kondisi faktual di lapangan.
“Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kami menilai dugaan persoalan dalam kegiatan SID ini perlu dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai anggaran negara yang begitu besar justru tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya,” ujarnya.
HAMASS menyoroti sejumlah persoalan yang diduga terjadi di beberapa wilayah pelaksanaan program cetak sawah di Sumatera Selatan.
Salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir, HAMASS menyoroti hasil pelapisan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peta lokasi cetak sawah yang disebut menunjukkan adanya lokasi kegiatan di atas badan air.







