HAMASS juga menilai bahwa peningkatan kekayaan yang cukup signifikan tersebut patut mendapat penjelasan terbuka kepada publik. Menurut mereka, transparansi pejabat publik merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan kepada KPK agar melakukan penelusuran terhadap sumber kekayaan Sekda Kota Palembang. Mereka berharap lembaga antirasuah dapat melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai kewenangan yang dimiliki.
HAMASS menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan bertambahnya harta kekayaan secara tidak sah, maka KPK diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
